JAKARTA– jurnalsidak.com Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timur Tengah untuk bergerak cepat mengambil langkah darurat guna melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia.
Hal ini menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Eskalasi konflik pascaserangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara dan tertahannya jemaah di berbagai bandara transit.
Maman menegaskan, bahwa keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini. Ia menyoroti kondisi jemaah yang kini nasibnya menggantung karena jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute pulang ke tanah air terganggu secara signifikan.
“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” kata Maman di Jakarta, pada Ahad, 1 Maret 2026.
Legislator PKB ini meminta adanya koordinasi lintas sektoral yang intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, pemerintah harus segera menyusun skema mitigasi konkret, mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang telantar di negara transit.
“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat, mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi, hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Maman juga menekankan pentingnya pusat informasi resmi satu pintu untuk mencegah kepanikan keluarga di Indonesia.
Dirinya memperingatkan agar pemerintah aktif memberikan pembaruan (update) berkala agar masyarakat tidak terjebak informasi simpang siur atau hoaks yang beredar di media sosial.
Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid.
Pihaknya meminta seluruh jemaah umrah yang terdampak untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi otoritas setempat maupun perwakilan RI. Ia memastikan Komisi VIII akan terus mengawal perkembangan situasi ini hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam posisi aman.
“Kami berharap jamaah umroh tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri,” pungkasnya.
Sementara itu, wakil ketua komisi VII Abdul Wakhid menambahkan, pihak travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) untuk bersikap proaktif dan bertanggung jawab penuh terhadap jema’ah mereka.
“Kami meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerjasama penuh dengan pemerintah. Tidak boleh ada jema’ah yang dibiarkan tanpa kejelasan,” imbuh Abdul Wakhid.
Wakhid juga menegaskan, bahwa pihak Travel umrah untuk aktif berkoordinasi dengan KBRI dinegara-negara transit sepeti di Doha, Qatar, dan Dubai karena negara tersebut yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak.
“Mengingat saat ini memasuki bulan Ramadhan, dimana arus keberangkatan jema’ah biasanya melonjak tajam,” terangnya.
Pihaknya memastikan bahwa legislatif akan tetap dalam posisi siaga untuk mengawasi setiap perkembangan yang ada.
“Intinya, Komisi VII DPR RI akan terus memantau setiap perkembangan dan memastikan koordinasi lintas sektoral ini berjalan maksimal demi keselamatan ribuan jama’ah Indonesia,” pungkasnya.
(Elm@n)
